BARONG TONGKOK – KABARMAHULU.COM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pusat diminta tidak melupakan Kabupaten Kutai Barat sebagai salah satu daerah perbatasan dengan negara lain. Tingginya biaya hidup dan ongkos perjalanan, membuat subsidi perbatasan sangat dibutuhkan.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kutai Barat, FX Yapan, saat bertemu Wakil Gubernur Kaltim Yurnalis Ngayoh ketika melakukan kunjungan kerja ke perbatasan. Dalam pertemuan pada Senin, 31 Juli 2006 itu, Yapan mengaku kecewa.
Ia kecewa karena pada tahun anggaran 2004 pemprov dan pusat tidak merealisasikan sama sekali anggaran perbatasan untuk Kubar. Padahal daerah ini juga memiliki kepentingan sama dengan daerah perbatasan lain di Kaltim.
“Kubar memiliki tanggung jawab yang sama besar menyangkut keamanan di daerah perbatasan. Untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar,” katanya.
Bernada kesal, Yapan menyinggung salah satu sektor yang perlu diamankan. Yakni, hutan yang sering dijarah oleh cukong‑cukong dari negeri jiran, Malaysia. Juga soal jumlah penduduk dan besaran wilayah Kubar yang melebihi sebagian daerah perbatasan lain di Kaltim seperti Malinau.
Ia menyebut, Kubar lebih luas dan banyak penduduknya jika dibandingkan Malinau yang tahun 2004 lalu mendapat subsidi untuk perbatasan. “Alasan apa anggaran 2004 untuk perbatasan Kubar tidak menerima sama sekali? Kami juga punya tanggung jawab yang sama besar. Apa saja kriterianya?” tanyanya.
Ketua Komisi V DPRD Kaltim, Martinus Tennes sepakat dengan Yapan. Ia yang adalah putra daerah Kubar, telah sering mengangkat permasalahan itu di forum. Namun tidak mendapat jawaban yang memuaskan.
“Saya paling vokal kalau berbicara perbatasan sebagai prioritas. Tapi belum ada realisasi yang memuaskan,” ungkapnya dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah kepala instansi di Aula Kantor Bupati Kubar.
Kepala Perwakilan Kodim 0906 Tenggarong di Kubar, Kapten Suhari, berharap Kubar mendapat subsidi untuk perbatasan. Tambahan dana dari subsidi tersebut akan sangat meringankan beban TNI dalam tugas menjaga perbatasan yang sulit dijangkau hingga biaya operasional sangat tinggi.
“Kami mengharapkan ada anggaran untuk Kubar. Itu akan membantu operasional personel yang bertugas di sana,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon seluler.
Suhari yang sedang berada di Samarinda pada Jumat, 4 Agustus 2006, mengungkapkan biaya seorang anggota untuk menuju perbatasan bisa mencapai Rp1,5 juta. Rinciannya, ongkos kapal Samarinda ke Long Bagun selama dua hari perjalanan sebesar Rp250 ribu dan Rp800 ribu ongkos speedboat ke Long Apari.
Selanjutnya Rp150 ribu untuk menumpang perahu ces menuju Kampung Long Apari dari ibukota Kecamatan Long Apari, Tiong Ohang. Ditambah lagi uang makan dan penginapan ketika transit di Long Bagun maupun Tiong Ohang.
Ditambahkan Suhari, Koramil Long Apari yang beranggotakan 15 personel didampingi oleh 26 orang anggota satuan Batalyon Infanteri 611 Awang Long Samarinda. Mereka tetap siaga menjaga perbatasan meskipun menghadapi resiko tinggi ketika berada di pos.
Risiko sama dihadapi saat menuju perbatasan lewat sungai yang ganas dengan beberapa riam. Setiap saat dapat merenggut nyawa prajurit. Pada 23 Maret 2005, lalu seorang prajurit terbaik Yonif 611 telah gugur ditelan keganasan riam ketika menumpang perahu ces.
“Makanya, tempat gugurnya prajurit tersebut diberi nama Riam 611,” ungkapnya.
Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kecamatan Long Apari dengan Malaysia di Long Singut, adalah daerah yang rawan dimasuki oleh pembalak pembalak kayu. Hal ini dijelaskan Kapolres Kubar, AKBP Heru Dwi Pratondo. Polri turut mendampingi TNI dalam mengamankan negara terhadap gangguan keamanan.
Kendala geografis yang sulit membuat Polri bekerja keras menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan para pelaku kriminal yang berasal dari negara tetangga maupun dalam negeri. Selain perampokan terhadap pengusaha sarang burung walet dan pencurian ikan di wilayah NKRI, Polri juga menangani berbagai kasus lainnya.
“Perampok bukan hanya dari malaysia, tetapi juga dari wilayah NKRI lalu melarikan diri ke malaysia lewat perbatasan. Medan yang penuh bukit terjal dan hutan belantara cukup menyulitkan,” jelasnya didampingi Wakapolres Kubar Kompol Djarot Legowo.
Dijelaskannya, koordinasi Polres dan Polsek setempat menjadi terbatasi dengan kurangnya alat komunikasi disamping mobilitas dan operasional anggota terkait anggaran Polri yang minim. “Dari Mapolsek Long Apari di Tiong Ohang ke pos 611 membutuhkan tiga hari berjalan kaki, kalau naik ces lima jam. Bensin bisa mencapai Rp20 ribu perliter saat musim kemarau. Bantuan melalui anggaran pemda akan sangat menolong,” katanya. #Sonny Lee Hutagalung
Komentar